Tampak hadir, Wakil Bupati Kapuas Muhajirin MP, Forkopimda
Kabupaten Kapuas/Mewakili, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kapuas, Sekertaris
Daerah Kabupaten Kapuas Rianova SH, Asisten/Staf Ahli Bupati, Kepala SOPD
Lingkup Pemkab Kapuas, Kepala BUMN/BUMD, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten
Kapuas Ary Egahni Ben Bahat SH beserta jajaran, Ketua GOW Kabupaten Kapuas Hj
Nor Afiati Muhajirin beserta jajaran, Tokoh Agama, Tokoh Organisasi, Tokoh
Masyarakat, para undangan dan para peserta upacara (Unsur TNI/POLRI,
Satpol PP, Resimen Mahasiswa, PNS/ASN, Mahasiswa dan pelajar SMA/SMP).
Rangkaian upacara disertai dengan Penyerahan secara simbolis
Surat Keputusan Bupati Kapuas untuk Guru Kontrak Daerah Kabupaten Kapuas Tahap
I yang diberikan langsung oleh Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat.
Bupati Kapuas pada kesempatan itu mengungkapkan bahwa Kabupaten
Kapuas membutuhkan Guru Kontrak sebanyak 3.230 orang. Ia menerangkan Pemerintah
Daerah saat ini sudah bertekad untuk mengangkat guru-guru kontrak tahun 2017
sebanyak 1.430 dan masih mengalami kekurangan sebanyak 1.800 Guru Kontrak.
“Saya harapkan kekurangan 1.800 orang itu dapat diatasi dengan adanya kerja
sama yang baik dan bagaimana caranya untuk segera mencari dana untuk insentif 1.800
Guru Kontrak lagi,” katanya.
Ia berharap kepada seluruh guru-guru kontrak untuk dapat
melaksanakan tugas dengan memajukan pembangunan daerah dalam meningkatkan
pendidikan. Secara khusus kepada Dinas Pendidikan Ben meminta untuk melayani
guru-guru dengan baik salah satunya dengan tidak ada lagi keterlambatan
pembayaran insentif dan sertifikasi guru.
“Kalau para pejabat yang bersangkutan tidak bisa memenuhi
tugasnya melayani, lebih baik untuk mundur. Saya cinta dan sayang
dengan para guru, karena yang menjadikan saya seperti ini adalah Bapak dan Ibu
Guru,” tekannya.
Oleh karena itu, ia perintahkan kepada seluruh jajaran Dinas
Pendidikan untuk mengatur cara kerja yang cepat dan cerdas serta segera membuat
surat yang ditujukan ke pusat. “Jangan ada lagi keterlambatan untuk membayar
insentif guru kontrak dan membayar sertifikasi guru supaya tidak ada lagi SMS
keluhan ke saya,” tegas Ben Brahim.
Selain itu, ia berpesan kepada seluruh Kepala Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) untuk terus melayani masyarakat dengan baik, santun dan
ramah. Ia pun meminta agar tidak bekerja secara monoton tetapi bekerja secara
kreatif dan inovasi dalam melayani masyarakat. “Bekerjalah dengan cepat, dengan
cerdas dan tulus. Layanilah masyarakat dengan baik,” pungkasnya.
Bupati Kapuas membacakan sambutan tertulis Gubernur Kalimantan
Tengah dalam peringatan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Tengah. Gubernur mengajak
Bupati/Walikota dan seluruh elemen masyarakat Kalimantan Tengah untuk
meningkatkan komitmen dan meningkatkan sinergitas dalam mengembangkan seluruh
potensi ekonomi daerah untuk optimalisasi pendapatan daerah di Kalimantan
Tengah.
Kemudian, dalam sambutan tertulis Menteri Komunikasi dan
Informatika pada Peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Dalam sambutan tertulis
itu dikatakan bahwa Presiden Joko Widodo pada awal tahun ini telah mencanangkan
penekanan khusus pada aspek pemerataan semua bidang pembangunan. Melalui tema
“Pemerataan Pembangunan Indonesia Yang Berkeadilan Sebagai Wujud Kebangkitan
Nasional.
Maka melalui tema tersebut diharapkan untuk segera diwujudkan
melalui strategi, kebijakan dan implementasi dalam pelayanan kepada masyarakat
dan bangsa. Sementara itu, melalui intisari sambutan tertulis Menteri
Pendidikan yang dibacakan, gagasan pemikiran dan prinsip-prinsip pendidikan Ki
Hadjar Dewantara menjadi dasar acuan visi Presiden RI di Bidang Pendidikan.
“Dalam visi Presiden, masa depan Indonesia adalah sangat
ditentukan oleh generasi peserta didik masa kini yang memiliki karakter atau
budi pekerti yang kuat serta menguasai berbagai bidang keterampilan hidup, vokasi
dan profesi abad 21,” tuturnya.
Terakhir, melalui sambutan tertulis Menteri Dalam Negeri pada
Peringatan Hari Otonomi Daerah, ia menyampaikan lima arahan pokok bagi seluruh
Pemerintah Daerah diantaranya adalah meningkatkan kualitas tata kelola
pemerintahan daerah untuk mewujudkan proses penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang baik dan profil pemerintahan daerah yang bersih.
Kemudian, proritaskan program pembangunan daerah untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pengelolaan keuangan daerah yang efektif,
efisien, transparan dan akuntabel. Serta tingkatkan keterbukaan informasi
public melalui pelayanan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan
pemerintah daerah. (Rizky)
Blogger Comment
Facebook Comment