![]() |
| Ketua DPRD Katingan Ignatius Mantir Ledie Nussa |
Ketua DPRD
Katingan Ignatius Mantir Ledie Nussa mengatakan, dalam waktu dekat
lembaganya bakal menggelar rapat internal membicarakan kasus itu.
Pihaknya menilai, harus ada tersangka dalam penggelapan uang rakyat
berkedok deposito pemerintah daerah tersebut.
"Saat rapat
nanti akan disampaikan masalah pansus, apakah perlu dibentuk atau tidak.
Secara pribadi, saya menyatakan harus. Karena semua ini menyangkut
uang rakyat dan harus ada pihak yang bertanggung jawab (terdakwa, Red),"
tegasnya usai dibincangi wartawan, Rabu (11/11).
Kasus tersebut
kini tengah dalam proses penyelidikan aparat kepolisian. Jikapun tidak
menemui titik terang, pihaknya berencana menyurati Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) untuk meminta bantuan mengungkap kasus tersebut. Termasuk
mengusut sindikat penerbit sertifikat palsu tersebut.
"Kejadian ini
harus diproses secara hukum, harus jelas benang kusutnya dimana. Sebagai
pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap uang rakyat, karena
informasinya sertifikat deposito itu dinyatakan palsu oleh pihak bank
itu sendiri," cetusnya.
Politikus PDI
Perjuangan berkeyakinan, ada sejumlah mantan pejabat daerah yang
terlibat dalam penggelapan uang rakyat senilai Rp 35 miliar. Sebab,
mereka disinyalir telah mengetahui kasus penipuan berkedok deposito
tersebut sejak awal.
"Ternyata saat
ini sudah jelas faktanya. Saya yakin pasti ada oknum mantan pejabat
yang terlibat. Kok tidak disampaikan sejak dulu, kenapa baru sekarang
baru ribut, setelah ada yang berani mengusutnya," bebernya.
Dalam
pelaporan keuangan daerah tiap tahunnya, Pemkab Katingan selalu
menyampaikan keberadaan Rp 35 miliar yang didepositokan tersebut kepada
DPRD Katingan.
"Kalau mereka
berani mengatakan itu ada, maka harus dipertanggungjawabkan. Atau
mencari siapa pihak-pihak yang harus bertanggung jawab. Jangan malah
didiamkan begitu saja," imbuhnya.
Mantir
mengharapkan, agar uang Rp 35 miliar tersebut pada akhirnya kembali utuh
ke kas daerah. Sehingga bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan
pembangunan ke depan.
"Uang sebesar
itu tidaklah sedikit, kalau digunakan untuk membangun jalan aspal, maka
bisa terealisasi sekitar 35 kilometer," tutupnya. (BS/TRI)




Blogger Comment
Facebook Comment