KUALA KAPUAS,GK – Kabupaten Kapuas termasuk 14 daerah di
Indonesia yang diundang Rapat Kerja Nasional dengan Presiden RI pada Tanggal 18
Mei 2017 di Jakarta. Undangan ini dikarenakan Kabupaten Kapuas merupakan
kabupaten terbanyak pengguna aplikasi Sistem Keuangan Desa (siskeudes) yang
dinilai mampu membantu kepala desa dalam pengeloaan dana desa.
Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten
Kapuas, Ibak menjelaskan ada salah satu kepala desa di Kabupaten Kapuas yang
diundang yakni Kades Bungai Jaya atas nama Kadiman dari Kecamatan Basarang.
“Dimana beberapa waktu lalu BPKP Pusat bersama BPKP Perwakilan Kalteng langsung
ke Desa Bungai Jaya untuk meninjau pengoperasian aplikasi tersebut,” kata Ibak.
Tak hanya Kades Bungai Jaya yang dibawa ke Jakarta, melainkan
Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Kabupaten Kapuas yakni Kades Teluk Palinget
Kecamatan Pulau Petak atas nama Rahwandi. “Kita diundang Rakornas Pengawasan
Intern Pemerintah Tahun 2017 yang rencananya di hadiri langsung oleh Bapak
Presiden,” ungkap Ibak.
Sementara
itu Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat mengaku bangga dengan Kabupaten Kapuas
yang selalu tampil dikancah nasional. Diantaranya Kabupaten Kapuas merupakan satu-satunya Kabupaten yang masuk
dalam TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017 yang dilaksanakan oleh
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi. Dari 99 peserta tersebut dipilih
kembali TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017.
Sebelumnya
saat pembukaan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Berbasisi
Aplikasi Sistem Keungan Desa (Siskeudes)
Angkatan I Tingkat Kabupaten Kapuas, Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan
dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalteng Drs Herman Hermawan mengatakan untuk
Kalteng ada dua daerah yang diundang yakni Bupati Kapuas dan Bupati Gunung Mas.
Kriteria
pemda yang diundang antara lain pemda yang menggunakan aplikasi Siskeudes
secara penuh dalam pengelolaan keuangan desa
yaitu pemda yang seluruh desanya menggunakan aplikasi Siskeudes mulai
dari perencanaan dan penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan
pelaporan serta laporan keuangan desanya telah dikompilasikan pada tingkat
kabupaten. (RIZKY)




Blogger Comment
Facebook Comment